Ada tiga fenomena yang menarik dibahas dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia akhir-akhir ini. Fenomena pertama, munculnya rasa khawatir bangkitnya populisme baru di Indonesia. Hal ini ditandai kuatnya isu sara (suku, ras dan agama) dalam Pilkada di Jakarta 2017 yang memasuki babak final. Populisme atau nasionalisme baru yang berakar pada nasionalisme yang berbasis etnisitas dan rasial. Menurut Bendict Anderson, nasionalisme etnik dan ras merekontruksi nasion sebagai imagined community berdasarkan kesamaan bahasa, keyakinan, dan keturunan. Fenonema kedua, semakin tumbuh suburnya budaya korupsi. Dinasti politik yang menjamur, tidak membuat jera, walaupun sudah banyak yang masuk hotel predeo. Masalah korupsi e-KTP diduga melibatkan orang nomer satu di Jateng. Korupsi E-KTP anggaran 2011-2012 diperkirakan mencapai 2,3 triliun dari nilai proyek 5,9 triliun. Bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan proyek E-KTP hanya menghasilkan KTP kertas menjadi KTP plastik. Korupsi E-KTP melibatkan orang-orang besar dilakukan secara sistematis, dan terencana. Elit politik sekarang pada “ngapusi dan korupsi”, padahal mereka sering mengatakan “ojo ngapusi, ojo korupsi.” Korupsi proyek E-KTP adalah satu dari fenomena gunung es korupsi di Indonesia. Ternyata era reformasi, era kebebasan belum mampu membentuk clean and good governance yang bebas korupsi di Indonesia. Fenomena ketiga, telah demokrasi keblablasan. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa praktik demokrasi Indonesia sekarang ini adalah demokrasi keblablasan (berlebihan). Pasca reformasi 1998 sampai sekarang ini, praktik demokrasi di Indonesia adalah demokrasi kapitalis. Kaum pemilik modal terjun ke dunia politik sehingga semua menjadi komoditas yang diperdagangnya. Fenomena “wani piro, jaluk piro” sedang terjadi dalam demokrasi kita. Seharusnya demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila bukan demokrasi kapitalisme yang hanya akan melahirkan korupsi yang sistemik, dan melanggengkan dinasti politik. Bangkitnya populisme baru dalam pemilu hingga Pilkada di Jakarta, korupsi yang sistemik dan masif hingga merebaknya dinasti politik di wilayah NKRI adalah wajah demokrasi Indonesia akhir-akhir ini, yang keblabasan menurut Presiden Jokowi.
Fenomena Internasional
Lahirnya Brexit di Inngris dan kemenangan Donald Trump di AS adalah jawaban dari bangkitnya populisme baru di barat. Munculnya populisme baru juga terjadi di Belanda, negeri yang pernah menjajah Indonesia dua setengah abad. Munculnya VVD (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi) di Belanda dibawah pimpinan Geert Wilders. Partai VVD ini anti imigran dan ingin membawa Belanda keluar dari Uni Eropa. Walaupun kalah dalam Pemilu di bulan Maret 2017 ini, VVD mampu memperoleh kursi yang cukup lumayan. Begitu juga di Perancis juga muncul pemimpin yang bernama Marine Le Pen bersama Partai Front Nasional yang meneriakkan populisme. Lalu di Austria juga muncul Norbert Hofer pemimpin Partai Kebebasan.
Begitu juga di Jerman muncul Fraute Petry, pemimpin alternatif di Jerman yang muncul begitu dominannya Konselir Angela Merkel dalam panggung politik di Jerman hingga Uni Eropa. Frauke Petry adalah kandidat alternatif dari partai ekstrem kanan alternatif untuk Jerman (AfD) yang anti imigran dan rasis. Koalisi antara CDU (Uni Kristen Demokrat) dengan CSU (Uni Kristen Sosialis), SPD (Partai Sosialis Demokrat), dibawah Merkel sudah 8 tahun berkuasa. Bahkan Merkel adalah wanita paling kuat di tahun 2016. Dalam Pemilu di Jerman tahun 2017 ini, Kanselir Angela Markel akan ditantang oleh Martin Schulz (61) yang mendapat dukungan dari SPD.
Akhirnya telah terjadi paradoks di negara-negara demokrasi yang selama ini menjadi kiblat pembangunan politik bagi dunia ketiga. AS, Inggris sekarang ini bukan contoh praktik demokrasi yang baik. Kedua negara yang merasa takut bersaing dengan negara-negara Asia seperti RRC, India dan Indonesia. Para penganjur demokrasi tersebut cenderung lebih suka menutup diri untuk konsolidasi. Padahal dunia sekarang sudah berbeda dengan awal abad 20. Globalisasi dan perdagagan bebas yang dilahirkan barat sekarang sedang menikam tuannya dari belakang.
Menurut Joseph E. Stiglitz, Profesor ekonomi dari Culumbia University dalam artikelnya yang berjudul Making Globalization Work, “Agar globalisasi menjadi sebuah jalan pembangunan yang berkesinambungan, keadilan sosial dimana penguatan daya tahan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama dimana ekspansi ekonomi sektor bisnis menyesuaikannya.” Bila Trump akan mengakhiri program kesehatan yang populer dengan nama Obama Care, dan Inggris mulai menutup diri dari tenaga kerja asing, maka kedua negara tersebut bukan bertambah maju, akan tetapi berjalan mundur ke belakang. Sekarang ini baik Inggris dan AS bukan kiblat praktik dari demokrasi moderen.
Sementara itu ekonomi dari Cambridge Univercity Ha-Joong Chang (2007) dalam Bad Samaritans membuka resep rahasia kesuksesan dari negara-negara kaya. Resep ekonomi itu adalah sebelum negara-negara tersebut mapan secara ekonomi, mereka memprioritaskan pada perlindungan ekonomi rakyatnya sendiri. Dengan demikian kaum marhaen atau oran-orang kecil terlindungi dan terberdayakan kehidupannya.
Oleh karena itu program-program pembangunan pro kerakyatan, membangun dari pinggiran, memperkuat koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan akan mampu membawa Indonesia lebih adil, sejahtera. Munculnya populisme baru di Indonesia yang di motori ulama dan jaringan Islam harus di pandang sebagai masukan bagi arah pembangunan di Indonesia. Umat Islam di Indonesia adalah sangat nasionalis. Mencurigai bahwa umat Islam tidak pro bhinneka tunggal ika dan Pancasila adalah prematur dan tidak tahu sejarah. Sebab NKRI lahir berkat sikap umat Islam yang legowo.
Implikasi Dinasti Politik
Masuknya Atut mantan Gubernur Banten yang terkenal karena dinasti politik dalam penjara (2015), hingga OTT KPK terhadap Bupati Klaten Jateng di akhir tahun 2016 adalah gambaran bahwa dinasti politik tidak sehat untuk pembangunan demokrasi dan politik. Dinasti politik akan membangun kekuasaan di daerah entah itu kekuasaan politik dan ekonomi akan berada di satu tangan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Bukankah kekuasaan itu cenderung korup. Oleh karena itu, praktk demokrasi politik harus di akhiri di Indonesia. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sah harus mampu membaca problem dinasti politik dalam setiap Pilkada.
Dinasti politik muncul di semua daerah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua. Penggiat demokrasi, media harus memberikan pendidikan politik yang baik dan benar. Sebab musuh utama bangsa Indonesia sekarang ini adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang bekerjasama dengan pengusaha.
Walau pers sebagai tiang keempat di dalam budaya demokrasi di Indonesia sudah berada di ketiak pengusaha yang mempunyai partai. Tapi jiwa jurnalis yang bekerja di media milik pemimpin parpol dan pengusaha jangan tergadaikan. Bila seorang wartawan, jurnalis hanya menjadi humas pemilik perusahaan, maka resiko negara Indonesia bisa masuk dalam lubang yang sangat dalam. Korupsi akan menjadi bibit kangker yang ganas yang bisa membuat Indonesia tumbang.
Korupsi adalah penyakit yang bisa merontokkan bangunan negara dan bangsa. Lihat bagaimana kebesaran Majapahit, Sriwijaya dan kekaisasarn China tumbang karena korupsi yang dilakukan pejabat. Korupsi dapat menggeroti dan merontokkan rejim demokrasi. (Lihat Warren 2004; Johstan 2005; Rock, 2009). Antara korupsi dan demokrasi menghasilkan hubungan yang negatif. Rejim yang korup akan dijauhi oleh rakyatnya. Lihat bagaimana Partai Demokrat harus rontok dalam Pemilu 2014 yang lalu. Banyak kader-kader muda Partai Demokrat yang didirikan SBY masuk bui, dan Partai Demokrat kehilangan kekuasaaanya.
Korupsi E-KTP harus ditegakkan, walaupun akan memakan elit partai yang sedang berkuasa. Jangan biarkan bibit kangker membuat Indonesia mundur kebelakangan hingga lumpuh. Bongkar dan adili sesuai dengan hukum yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam korupsi E-KTP. Lembaga hukum seperti KPK, MA, Kepolisian, Kejaksaan harus bersinergi menebas dan melibas koruptor. Jangan sebaliknya melakukan kerjasama dengan koruptor.
Wajah Demokrasi Kita
Penguasa yang otoriter seperti Orba sudah ditumbangkan oleh rakyat dan mahasiswa pada tahun 1998. Sekarang ini rakyat sudah jenuh dengan perilaku elit yang korup. Pasca reformasi 1998 bagaimana masalah BLBI, Bank Century, hingga yang terbaru korupsi E-KTP. Rakyat sudah terluka sekarang ini. Jangan biarkan revolusi mental, Nawa Cita hanya menjadi retorika politik belaka. Sudah saatnya Indonesia mampu menegakkan hukum. Kalau para pedagang narkoba di hukum mati, sekarang ini sudah saatnya koruptor di hukum mati juga. Di Vietnam, RRC sudah sering koruptor di hukum mati. Kalau di Indonesia belum ada berita koruptor di hukum mati. Malahan, koruptor di hukum ringan, mendapat remisi adalah kebijakan yang membuat rakyat sakit hati.
Sebenarnya musuh NKRI, bukan negara tetangga, teroris, ideologi asing atau kekuatan kapitalisme internasional yang mau berinvestasi, akan tetapi korupsi!. Korupsi politik, korupsi bersama-sama yang dilakukan eksekutif dalam tubuh legislatif maupun yudikatif akan perlahan tapi pasti akan mengkubur mimpi-mimpi Proklamasi 1945. Menurut laporan korupsi global tahun 2004 mendefinisikan korupsi politik sebagai “The abuse of entrusted power by policical leaders for private gain.” KPK harus memburu para pelaku korupsi baik di pusat, daerah sehingga Indonesia bisa mewujudkan sebagai negara yang adil, sejahtera, makmur sertai disegani dalam pergaulan internasional.
Demokrasi dan hajatan Pilkada adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita NKRI yang begitu luhur dan suci. Munculnya populisme baru di Indonesia harus disikapi secara bijak. Sebab umat Islam sangat mencintai NKRI.
Jadi elit politik yang sekarang ini susah dibedakan dengan baju penguasa harus sadar bahwa NKRI masih mempunyai hutang yang belum lunas bagi rakyat dan pendiri negari RI. Jangan biarkan kaum koruptor lepas dari jeratan hukum, bangkit populisme baru jangan sampai merusak semangat kebinekaan bangsa Indonesia. Wajah demokrasi Indonesia jangan dibiarkan dikotori oleh politisi busuk. Tuntaskan dan masukan bui para koruptor e-KTP yang melibatkan orang besar dan sedang berkuasa sekarang ini. Jangan biarkan orang yang ngapusi dan korupsi bebas dari jeratan hukum.
Edi Maszudi, S.IP, MM, Adalah Pemerhati Masalah Pembangunan Politik, Alumni Fisipol HI UMY, dan Dosen di STIE YKP Jogja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar